Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, sejumlah partai politik mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merobak (reshuffle) kabinet namun enggan menyebut nama partai tersebut.
"Ada beberapa partai yang selalu mendesak Presiden Yudhoyono untuk segera melakukan reshuffle. Tapi, bagi Demokrat tidak ada keinginan untuk mendesak," katanya di Jakarta, Kamis.
Desakan tersebut, kata Max, karena partai tersebut melihat kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
"Partai yang mendesak Presiden melakukan reshuffle itu mungkin tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah," ujar dia.
Max menambahkan, belum tentu akan ada reshuffle dan bila reshuffle tetap dilakukan, maka hal itu ditujukan kepada menteri-menteri yang kinerjanya dianggap jauh di bawah standar.
Menurut dia, Partai Demokrat akan menghormati apapun yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono, apakah akan mengganti menteri atau tidak. Tapi laporan dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menjadi salah satu pertimbangan bagi Presiden Yudhoyono.
"Ada beberapa menteri yang tidak memenuhi standar seperti laporan UKP4. Tapi Demokrat tidak mendorong dilakukannya reshuffle. Presiden memiliki opsi seperti memutuskan untuk mengganti atau memberikan kesempatan kepada menteri tersebut untuk memperbaiki kinerjanya," kata Max.
Terkait Menteri ESDM, Max mengatakan, Partai Demokrat memiliki pandangan dan penilaian tersendiri terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darmin Zahedy Saleh.
"Ya, Partai Demokrat memiliki pandangan tersendiri terhadap Menteri ESDM, ada lah," kata Max.
Meskipun demikian, ia mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri hak Presiden.
"Tentunya, partai politik akan diminta masukan terhadap menteri yang akan diganti. Begitu juga dengan Menteri ESDM, partai pasti diminta masukannya, sama halnya dengan partai lain," kata anggota Komisi I DPR itu.
Meskipun diminta masukan dan Demokrat sendiri telah memiliki penilaian khusus terhadap Darmin Zahedy, bukan berarti Demokrat mendesak Presiden untuk menggantinya.
"Demokrat tidak berhak untuk mendesak Presiden SBY mengganti Zahedy. Demokrat menghormati hak Presiden Yudhoyono. Ya kita lihat saja nanti," ujar Max.
Ketika ditanya, penilaian seperti apa yang telah dilakukan terhadap Zahedy, Max enggan berkomentar lebih jauh.
"Ada lah penilaian itu terhadap Zahedy," kata Max singkat.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan mengatakan, sejauh ini kinerja pemerintahan berjalan baik.
"Secara keseluruhan, kinerja pemerintah bagus meskipun ada kekurangan, saya rasa itu wajar," kata Taufik.
0 komentar:
Posting Komentar