Senin, 26/04/2010 16:08:11 WIBOleh: Rahmayulis Saleh
Website ini merupakan sarana jaringan informal untuk membahas hasil penelitian, guna memengaruhi pengambilan kebijakan kesehatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. "Berbagai masukan kebijakan yang terpilih akan diproses dalam bentuk catatan kebijakan, untuk dikirmkan dan dikomunikasikan ke berbagai pihak yang berwenang," kata Prof. Laksono Trisnantoro, Direktur PMPK UGM, hari ini di sela-sela peuncuran website tersebut di Hotel Sultan Jakarta.
Dia menuturkan website kesehatan ini tidak hanya mencari solusi, tapi juga untuk membangun dukungan politik dari berbagai pihak yang berpengaruh dalam penetapan kebijakan kesehatan. "Jaringan informal ini diharapkan terdiri atas pengambil kebijakan di tingkat pusat, proivinsi dan kebupaten/kota, anggot DPR dan DPRD, penyedia layanan kesehatan, media, pengajar, dan peneliti, serta penyandang dana," ujar Laksono, penanggung jawab wibesite tersebut.
Menurut dia, laman website ini didasari oleh prinsip keputusan publik dalam kesehatan masyarakat, dihasilkan dari pengetahuan terbaik yang ada. Saat ini, menyajikan lima besar kebijakan kesehatan, yaitu kebijakan SDM, kesehatan ibu dan anak, obat dan perbekalan, pembiayaan kesehatan, dan kebijakan pengendalian tembakau.
Selain itu, katanya, website dengan investasi Rp100 juta berkat bantuan Bank Dunia itu, juga bisa untuk melihat tema-tema penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai universitas, pemerintah, lembaga swasta dan luar negeri, serta mengunduh artikel, buku, hal seminar, program dan regulasi terkait.(msb)
0 komentar:
Posting Komentar