Jakarta, Kominfo Newsroom -– Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akan melatih kembali dokter umum atau dokter keluarga sebagai tenaga medis untuk dapat melayani keluarga berancana (KB), pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan menolong bayi yang baru lahir.
Hal itu dilakukan karena PB IDI merasa prihatin sebab masih sedikit dokter umum yang dapat melayani KB dan membantu persalinan,” kata Ketua Umum PB IDI, Dr. Prijo Sidipratomo, Sp. Rad, pada rapat pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (4/2).
Ia mengungkapkan, jika hal itu bisa dilaksanakan, maka tidak terlalu lama target The Millennium Development Goals (MDGs) akan tercapai seperti di negara-negara tetangga. Namun hal itu juga terkendala masalah pembiayaan, sehingga membutuhkan bantuan dana dari pemerintah.
Selain itu, Kamis (4/2) ini PB IDI juga melakukan rapat dan inisiasi untuk pendidikan tambahan para dokter praktek umum dengan mengundang beberapa narasumber untuk merealisasikan program tersebut.
Mengenai peran PB IDI dalam pencapaian MDGs terkait tingkat kematian anak, PB IDI telah mendorong pemerintah untuk memberdayakan dokter anak primer atau dokter umum/dokter keluarga dalam target pencapaian MDGs sebagai lini terdepan.
Juga meningkatkan kompetensi dokter umum dalam kasus penyakit pada anak balita dengan menyelenggarakan pelatihan/kursus perinatologi, dan melatih anak sekolah sebagai dokter kecil sehingga bisa menolong keluarganya, ujarnya.
Pada hari bakti dokter tahun lalu, PB IDI juga telah memberikan penghargaan kepada dokter kecil dengan menyelenggarakan suatu perlombaan antar dokter kecil seluruh Indonesia.
Selain itu, PB IDI juga telah memberikan penyuluhan di daerah-daerah untuk mendorong penempatan dokter terutama daerah terpencil, juga meningkatkan kesehatan ibu dengan cara mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi pada dokter umum dalam melakukan pelayanan persalinan.
Ia melihat angka kematian ibu melahirkan di DKI Jakarta masih cukup tinggi, walaupun di DKI Jakarta sudah ada sekitar 700 dokter ahli kebidanan, dan juga banyak rumah bersalin dengan para bidannya.
Dari fakta itu dia menyimpulkan bahwa tidak ada dokter praktek umum yang terlibat dalam sistem tersebut. Ia telah melakukan advokasi dan pembicaraan dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta supaya dokter umum diberdayakan, sehingga wanita hamil bisa melakukan persalinan dengan bantuan para dokter tersebut.
Pada waktu itu disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan dinas mendorong segera dilaksanakannya penempatan dokter umum di rumah sakit ibu dan anak maupun rumah bersalin. (T. Gs/id)
0 komentar:
Posting Komentar